Elemen sipil desak pemerintah Simeulue atasi eksodus

Lembaga Swadaya Masyarakat Peut Sagoe mendesak Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk secepat mungkin mengatasi eksodus di daerah tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris Direktur LSM Peut Sagoe Aceh Arman Ulma kepada ATJEHPOSTcom, Senin malam, 24 Juni 2013.

"Masyarakat Simeulue banyak yang eksodus ke luar daerah dikarenakan tidak adanya peluang kerja yang memadai di daerah itu," katanya.

Menurut Arman, banyaknya rakyat Simeulue yang eksodus ini akibat lamban dan tidak tepatnya pemerintah menangani ekonomi masyarakat. "Pengamatan kami, masyarakat Simeulue yang eksodus itu terjadi mulai pada tahun 1990-an, namun pada tahun 2000-an rakyat kembali ke daerah asal," ujarnya.

Terbentuknya Simeulue menjadi kabupaten dan mengucurnya dana rehabilitasi usai tsunami, kata Arman, menyebabkan warga kembali ke daerah Ate Fulawan tersebut.

"Setelah itu eksodus ini kembali terjadi sejak tahun 2010, pemerintah setempat dianggap gagal dalam membuka lapangan kerja kepada masyarakat," katanya.

Salah satu program andalan yaitu dibukanya Perusahaan Daerah Kabupetn Simeulue (PDKS) dianggap gagal. Hampir 15 tahun kebun sawit ditanam, kata dia, PDKS belum menghasilkan apapun untuk daerah.

"Malah menghabiskan uang daerah tiap tahunnya, sehingga peluang kerja untuk masyarakat belum terbuka dan eksoduspun kembali terjadi," kata Arman.

LSM Peut Sagoe mendesak pemerintah Simeulue, baik ekskutif maupun legislatif agar mengatasi eksodus ini dengan langkah-langkah konkrit. Dia menganjurkan pemerintah daerah mau membuka lapangan kerja kepada masyarakat yang lebih merakyat dan memanfaatkan sumber daya alam Simeulue sebaik mungkin.

"Seperti membuka ekonomi mikro dan usaha-usaha lainnya yang berskala besar maupun kecil, sehingga masyarakat Simeulue bisa hidup lebih mandiri tanpa harus eksodus," ujarnya.[](bna)

Sumber: ATJEHPOSTcom